Kegiatan Senam Ibu Hamil

Dinas Kesehatan mempunyai program kegiatan senam bagi ibu hamil. Kegiatan tersebut dilakukan di desa-desa yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan di rumah salah satu bidan desa, dan diikuti oleh 10 orang ibu hamil di wilayah desa tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Dalam pertemuan tersebut diberikan materi tentang ibu hamil, diberikan pretest-postest dan diakhir pertemuan prakter bersama senam hamil.

Para ibu hamil sangat antusias dalam mengikuti pertemuan tersebut, dan usia kandungan mereka rata-rata 2-8 bulan. Selain mendapatkan informasi pengetahuan mengenai senam hamil juga mendapatkan arahan langsung gerakan-gerakan senam hamil yang bisa dilakukan bersama-sama dengan para ibu hamil yang mengikuti pertemuan tersebut.

Manfaat senam hamil sangat besar dalam memperlancar proses kelahiran. Pada wanita hamil masa yang paling menakutkan adalah menghadapi masa melahirkan. Maka dari itu wanita lebih memilih melakukan manfaat senam hamil untuk mengurangi resiko melahirkan. Senam hamil adalah sebuah latihan fisik yang dikhususkan untuk ibu hamil agar mereka dapat melatih kelenturan otot-otot tertentu yang menunjang persalinan, seperti otot paha dan tulang panggul. Di dalam manfaat senam hamil sang ibu akan dilatih beberapa gerakan yang sangat berguna dalam masa persalinan.

Kunjungan ke Puskesmas Jetis dalam rangka kegiatan Monitoring Simpus Tronik

Kamis, 19 Juni 2014

Tim Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dinas Kesehatan mengadakan monitoring Simpus Tronik di Puskesmas Jetis. Adalah satu-satunya Puskesmas di Kabupaten Mojokerto yang masih aktif menggunakan Simpus Tronik dalam kegiatan pencatatan kunjungan pasien di Puskesmas. Kegiatan yang mendapat apresiasi tinggi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto ini sedianya akan dijadikan Pilot Project untuk bisa dikembangkan di 26 Puskesmas lainnya. 

Pemohon Surat Pernyataan Miskin (SPM) Menurun

Pemohon Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari bulan Januari sampai dengan Bulan Juni ini tercatat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan makin banyaknya peserta SPM yang beralih menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada tanggal 1 Januari 2014, Program Jaminan Kesehatan Nasional telah dimulai. Yakni Jaminan Kesehatan yang diberikan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Dengan demikian peserta JKN terbagi dalam tiga kelompok besar, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dalam hal ini adalah peserta Jamkesmas 2013, Peserta dari pekerja Penerima Upah baik dari PNS, TNI Polri, maupun dari Pekerjsa Swasta yang bergabung dalam Jamsostek. Kelompok yang ketiga adalah masyarakat mandiri diluar pekerja maupun penerima upah yang menjadi peserta JKN.

Tercatat pemohon SPM dari Bulan Januari ada 251 pemohon, Pebruari 152 Pemohon, Maret 124 pemohon, April 83 Pemohon, dan Mei 52 Pemohon. Peserta SPM beralih ke Program JKN dikarenakan merasa lebih diuntungkan menjadi peserta JKN karena dengan iuran yang rendah setiap bulannya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan SPM. Bila SPM harus diperbaharui setiap tiga bulan, maka lain lagi dengan JKN. Karena akan tercatat sebagai peserta selama membayar iuran tanpa harus memperbaharui. Bagi peserta Mandiri, iuran yang harus dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kelas yang dipilih, yakni untuk kelas I sebesar Rp. 59.500, Kelas II Rp 42.500 dan Kelas III Rp. 25.500,-.

"Meski terjadi penurunan pemohon SPM, kami merasa tidak berkecil hati. Bukan karena pelayanan kami yang berkurang, namun masyarakat sudah tahu pentingnya bergabung dalam JKN. Kalau SPM masih dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sedangkan dengan JKN berarti masyarakat kita telah berdaya, karena sadar pentingnya asuransi dan mengeluarkan biaya dari kantong sendiri", demikian ungkap Dr. Rr. Endang Sri Woelan, MKes menanggapi data pemohon SPM yang menurun.

"SPM adalah bagian dari Program Jamkesda. Yang mana ketika ada masyarakat miskin yang belum masuk dalam data Jamkesmas harus ditampung dalam Program Jamkesda, yakni Program Sharing biaya Pelayanan Kesehatan antara Bupati Mojokerto dan Gubenur Jawa Timur. Dan apabila masih ada masyarakat miskin yang belum masuk Jamkesda, maka lewat SPM-lah mereka akan dibantu,"  demikian tambahnya.

Semakin banyaknya masyarakat yang bergabung dalam JKN , maka upaya pemerintah mencapai Total Covarage tahun 2019 bisa terwujud. Secara perlahan masyarakat dimotivasi, begitu juga dengan peserta Jamkesda dan SPM, karena pada tahun 2016, Jamkesda dan SPM harus berintegrasi dengan JKN, baik dengan cara iurannya dibayar Pemerintah Daerah atau mereka menjadi peserta JKN Mandiri.